Karis/Karsu merupakan kartu identitas isteri/suami PNS.

Dasar Penetapan Karis/Karsu:
Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a tahun 1983

Fungsi Karis/Karsu:

• Sebagai bukti pendaftaran isteri/suami sah PNS
 
• Sebagai lampiran surat pengantar permohonan pensiun, janda/duda
 
• Untuk tertib administrasi kepegawaian

 
Syarat-syarat yang harus dilampirkan untuk mendapatkan Karis/Karsu:

1. Usul permintaan karis/Karsu dari instansi
2. Laporan perkawinan pertama (LPP)/ Laporan perkawinan janda/duda
   • Mengisi LPP/LPJD, benar dan sah
    
   • LPP/LPJD ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan
    
   • Melampirkan salinan sah akta nikah/akta perkawinan
    
   • Bagi PNS yang mengisi LPJD harus melampirkan akta nikah/ akta cerai/ akta kematian
3. Pas photo 3 X 4 sebanyak 2 lembar.
4. Mengisi daftar keluarga (bagi PNS yang menikah sebelum berlakunya PP 10 Tahun 1983)
5. Bagi PNS yang kehilangan Karis/Karsu untuk penggantian perlu melampirkan:
   • Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli)
    
   • Laporan perkawinan pertama (LPP) atau laporan perkawinan janda/duda
    
   • Pas photo terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar

 
Karis/Karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari PNS atau Pensiunan.