Perwujudan tata pemerintahan yang baik telah diamanatkan oleh berbagai peraturan diantaranya yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. RKT adalah dokumen perencanaan kinerja Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahun 2019 

Rencana Kinerja Tahun 2020 

Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2024

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

RENCANA KINERJA TAHUN 2026